Koalisi Rakyat untuk Keadilan dan Perikanan
Koalisi Rakyat untuk Keadilan dan Perikanan (Kiara) menyesalkan langkah PT Central Proteinaprima Tbk, induk perusahaan PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) yang menggugat petambak plasma Bumi Dipasena terkait hutang para petambak ke pihak perbankan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral Kiara Abdul Halim melalui siaran persnya, Selasa (8/5/2012), mengatakan, petambak plasma Dipasena sebenarnya beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada pihak perbankan, baik BRI maupun BNI. Komitmen ini ditegaskan dalam mediasi yang dilakukan Jumat (4/5/2012) di Kantor Komnas HAM.
Dalam pertemuan antara perwakiln petambak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT AWS (CP Prima), dan BRI serta BNI itu disepakati bahwa petambak akan memenuhi kewajibannya terkait pinjaman modal. Lalu, semua pihak juga sepakat merestrukturisasi hutang petambak kepada bank."Namun, sikap sebaliknya ditunjukkan oleh PT. AWS (CPP) dengan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini mencuat, yaitu hak-hak keperdataan dari petambak plasma hasil dari usaha budidaya udang.
Tidak adanya itikad baik ini ditunjukkan dengan tetap bersikukuh melanjutkan gugatan terhadap sekitar 400 petambak di PN Menggala tanpa memperhatikan keberlangsungan usaha pertambakan udang Dipasena, termasuk belum membayar SHU petambak senilai lebih kurang Rp38 miliar," paparnya.
Di samping itu, Kiara juga menyayangkan sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menghindar dari tanggung jawab dan sekadar cuci tangan melalui pemberian benur dan rencana penyaluran PUMP ke petambak Bumi Dipasena tanpa solusi yang mengikat menyangkut hak-kewajiban inti-plasma. Terlebih ada sekitar Rp38 miliar SHU petambak yang belum dibayarkan oleh PT CPP (AWS).
Arie Suharso, salah seorang petambak Bumi Dipasena mengatakan, para petambak telah mendapatkan surat panggilan terbuka dari PN Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, mengenai gugatan itu. "Sebetulnya, kami merasa heran dengan gugatan itu. Namun, demi menghormati hukum, kami memenuhi panggilan itu. Kami siap membayar hutang asalkan dengan perincian yang jelas," ujarnya.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral Kiara Abdul Halim melalui siaran persnya, Selasa (8/5/2012), mengatakan, petambak plasma Dipasena sebenarnya beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada pihak perbankan, baik BRI maupun BNI. Komitmen ini ditegaskan dalam mediasi yang dilakukan Jumat (4/5/2012) di Kantor Komnas HAM.
Dalam pertemuan antara perwakiln petambak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT AWS (CP Prima), dan BRI serta BNI itu disepakati bahwa petambak akan memenuhi kewajibannya terkait pinjaman modal. Lalu, semua pihak juga sepakat merestrukturisasi hutang petambak kepada bank."Namun, sikap sebaliknya ditunjukkan oleh PT. AWS (CPP) dengan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini mencuat, yaitu hak-hak keperdataan dari petambak plasma hasil dari usaha budidaya udang.
Tidak adanya itikad baik ini ditunjukkan dengan tetap bersikukuh melanjutkan gugatan terhadap sekitar 400 petambak di PN Menggala tanpa memperhatikan keberlangsungan usaha pertambakan udang Dipasena, termasuk belum membayar SHU petambak senilai lebih kurang Rp38 miliar," paparnya.
Di samping itu, Kiara juga menyayangkan sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menghindar dari tanggung jawab dan sekadar cuci tangan melalui pemberian benur dan rencana penyaluran PUMP ke petambak Bumi Dipasena tanpa solusi yang mengikat menyangkut hak-kewajiban inti-plasma. Terlebih ada sekitar Rp38 miliar SHU petambak yang belum dibayarkan oleh PT CPP (AWS).
Arie Suharso, salah seorang petambak Bumi Dipasena mengatakan, para petambak telah mendapatkan surat panggilan terbuka dari PN Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, mengenai gugatan itu. "Sebetulnya, kami merasa heran dengan gugatan itu. Namun, demi menghormati hukum, kami memenuhi panggilan itu. Kami siap membayar hutang asalkan dengan perincian yang jelas," ujarnya.