Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Reformasi Birokrasi Sejak 2007

Fortuner SUV Terbaik. Reformasi birokrasi sejak 2007 melalui remunerasi, tetap tak bisa menghadirkan birokrasi yang semakin efisien dari struktur maupun biaya.

Tercatat, dari 302 daerah, peningkatan APBD habis 50 persen untuk belanja pegawai, sehingga pembangunan infrastruktur terhambat.

"Bahkan, di 11 daerah di antaranya, belanja pegawai mencapai 70 persen. Ini disebabkan tidak adanya pengaturan besaran tunjangan kesejahteraan daerah," ujar Koordinator Riset Seknas FITRA Maulana dalam catatan akhir tahun di Jakarta, Minggu (16/12/2012).

Menurut Maulana, anggaran yang begitu besar untuk belanja pegawai semakin memperkuat bahwa postur birokrasi semakin gemuk. Kendati begitu, fakta di lapangan, pelayanan birokrasi dan pembangunan infrastuktur, jauh dari capaian yang selama ini didambakan masyarakat.

Parahnya lagi, anggaran besar itu tak menyentuh masyarakat, lantaran birokrasi selalu menumpuk anggaran di akhir tahun. Tak pelak, untuk menghabiskan anggaran, pemerintah daerah dan pusat kerap menghamburkannya lewat iklan layanan masyarakat.

"Akibat anggaran yang menumpuk di akhir tahun, membuat kualitas belanja menjadi buruk. Kementerian atau lembaga pada akhirnya hanya berorientasi menghabiskan anggaran tanpa melihat capaian kinerjanya," papar Maulana.

Dari 11 kabupaten/kota yang menghabiskan 70 persen lebih APBD-nya untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan pekerja honorer adalah Kota Langsa sebanyak 77 persen, Kabupaten Kuningan (74), Kota Ambon (73), Kabupaten Ngawi (73).

Lalu, Kabupaten Bantul (72), Kabupaten Bireun (72), Kabupaten Klaten (72), Kabupaten Aceh Barat (71), Kota Gorontalo (70,3), Kabupaten Karanganyar (70,1), dan Kota Padangsidempuan (70).