Minggu, 15 April 2012

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai Undang-Undang Pemilihan Umum yang disahkan DPR dalam rapat paripurna 12 April 2012 masih tumpang tindih. Salah satu bentuk kelemahan dalam undang-undang itu adalah dalam hal penegakan hukum.

"Penegakan hukum pemilu dalam UU ini masih sumir dalam menjelaskan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum pemilu, baik pelanggaran administratif, pidana, maupun sengketa administratif pemilu," kata Titi dalam diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu 15 April 2012.

Titi mengemukakan lebih detail tentang beberapa ketidakjelasan itu, antara lain, pertama, pelanggaran administratif, membuat mekanisme penyelesaian lebih panjang yaitu dengan melibatkan Bawaslu-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara-Mahkamah Agung.

Kedua, terhadap pelanggaran pidana pemilu, jangka waktu pelaporan tindak pidana pemilu masih singkat yakni tujuh hari setelah perbuatan dilakukan. Hal ini berarti segala perbuatan yang diketahui setelah jangka waktu tersebut menjadi gugur.

Ketiga, adalah soal sengketa administratif yang dinilai masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan perkara antara KPU dan Bawaslu. "Sehingga penanganan penyelesaiannya berbelit-belit," katanya.

Titi menambahkan bahwa dalam aturan baru itu memang terdapat beberapa perubahan. Di antaranya adalah dari rumusan pasal, tahapan penyelenggaraan pemilu, daerah pemilihan, alokasi kursi, dan lainnya.

"Perubahan substansi yang dilakukan tidak signifikan. Mengesankan perubahan ini hanya dilakukan terhadap sisi-sisi tertentu saja," ujarnya.

Titi khawatir pelaksanaan pemilu 2014 akan lebih buruk dari pemilu 2009 jika UU yang menaungi masih banyak kekurangannya. Dia menekankan sistem penyelenggaraan pemilu perlu diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan jelas.

"Terlebih jika sistem penyelenggaraan pemilu masih menyimpan sejumlah kelemahan dan kekurangan," katanya.

Selasa, 03 April 2012

Pengadaan 10 Unit Mobil

Pengadaan 10 unit mobil oleh Pemkab Bantaeng melanggar aturan dan cacat hukum. Pasalnya, tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantaeng 2012. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng Nurdin Halim mengatakan, saat masih menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar), tidak pernah membahas pengadaan mobdin dalam APBD 2012. “Memang ada mata anggaran dalam RAPBD 2012 soal rencana pengadaan mobdin.Tapi, itu ditolak Komisi II saat pembahasan di tingkat komisi.

Sesuai mekanisme,jika sudah ditolak komisi,tidak akan lagi dibahas di banggar,”kata Nurdin kepada wartawan di DPRD Bantaeng kemarin. Karena itu, legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mempertanyakan sumber anggaran pengadaan mobdin tersebut. Jika bersumber dari APBD 2012 Bantaeng, eksekutif telah melanggar aturan.“Artinya hal itu sudah menciderai kemitraan antara legislatif dan eksekutif,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) Pemkab Bantaeng Faisal, saat akan dikonfirmasi tidak bersedia memberikan keterangan terkait pembelian mobdin tersebut.“ Silakan langsung ke Kabag Humas. Itu sudah mekanisme di sini,”ungkap Faisal. Informasi yang dihimpun media, 10 unit mobil itu merupakan pengadaaan 2012.Terdiri dari,delapan unit mobil Toyota New Avanza dan dua unit Kijang New Innova.

Mobil tersebut diperuntukkan bagi kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan camat. Sementara itu, Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Wilayah III Musaddaq mengatakan, APBD adalah produk peraturan daerah.“Sehingga program atau kegiatan yang tiba-tiba dianggarkan tanpa melalui proses pembahasan adalah cacat hukum dan DPRD sebagai pemegang otoritas anggaran punya kewenangan untuk menggugat kebijakan tersebut,”tegas Musaddaq.
 
 
Copyright © 2013 Cililins All Rights Reserved
Animal World