Minggu, 23 Januari 2011

Setelah erupsi eksplosif Gunung Merapi

Setelah erupsi eksplosif Gunung Merapi yang cukup lama, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memperkirakan kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp7 triliun.

"Rp7 triliun itu merupakan kerugian yang dihitung secara keseluruhan," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, kepada VIVAnews.com di ruang tunggu VVIP Bandara Adisoetjipto, Yogyakarta, usai kunjungan ke Sleman, Minggu 23 Januari 2011.

Menurut dia, kerugian itu di antaranya meliputi kerusakan infrastruktur, rumah-rumah penduduk yang hancur, hingga terganggunya kegiatan ekonomi penduduk. "Itu dihitung semuanya, termasuk berkurangnya tamu-tamu hotel," ujar dia.

Namun, Agung menjelaskan, perkiraan kerugian itu tidak semuanya bisa dibebankan kepada pemerintah. Meski demikian, pemerintah akan memperbaiki sarana dan prasarana umum, sehingga jalan-jalan tidak lagi terputus.

Selain itu, Agung menambahkan, sungai-sungai diharapkan bisa dialiri aliran lahar dingin untuk mengantisipasi supaya tidak lagi menerjang rumah penduduk. "Itu yang bisa dilakukan pemerintah," ujarnya.

Agung mengatakan, secara keseluruhan dirinya belum mengetahui detail nilai kerugian di masing-masing sektor. "Tapi, saya perkirakan kerugian yang paling besar terutama dari sisi ekonomi. Seperti perkebunan salak yang menghasilkan nilai kerugian sekitar Rp240 miliar," katanya.

Selain itu, menurut dia, banyak kegiatan perekonomian yang macet akibat dampak letusan Gunung Merapi.

Jumat, 07 Januari 2011

Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur M Farella, Jumat (7/1/2011), melantik Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro Tris Sumardi yang juga Asisten Pengawas (Aswas) Kejati. Sebelumnya, Kajari Bojonegoro dijabat oleh Wahyudi, tetapi akhirnya dia dicopot dari posisi itu terkait kasus penukaran napi di lapas klas IIA Bojonegoro.

Wahyudi dipindahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi Kepala Tata Usaha Pusat Informasi dan Statistik Kriminal Kejagung. "Pelantikan hari ini menindaklanjuti surat perintah dari Kepala Kejaksaan Agung untuk segera melakukan pergantian Kajari Bojonegoro yang terlibat kasus penukaran napi," kata Farella.

Ia berharap Pjs Kajari Bojonegoro akan segera menata, mengubah, dan melakukan konsolidasi ke dalam supaya tugas-tugas utama dapat berjalan baik. "Tugas yang diemban Pjs Kejari Bojonegoro Tris Sumardi juga memilih jaksa yang akan menggantikan posisi Kasi Pidsus Kejari Bojonegoro Hendro Sasmito dan jaksa Tri Murwani," katanya.

Pengganti kasi pidsus itu bisa berupa plt kasi pidsus atau kalau bisa juga meminta jaksa dari Kejati Jatim.

Ditanya kemungkinan tugas tambahan Tris Sumardi sebagai Plt Kejari Bojonegoro akan dapat mengganggu tugasnya sebagai Aswas Kejati Jatim, Farela mengaku hal itu tidak menjadi masalah. "Menjadi aswas atau kajari tidak terbengkalai, beliau diharapkan dapat membagi waktu dengan baik," katanya.

Mengenai perkembangan kasus penukaran napi yang menjerat staf TU Kejari Bojonegoro bernama Widodo Priono, Kajati Jatim mengatakan, pihak kejaksaan telah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk segera memproses secara hukum. "Kamis (6/1/2011), kami telah mengirim Widodo Priono ke Polda Jatim untuk segera diperiksa secara hukum, sedangkan Pak Wahyudi sudah selesai kasusnya," katanya.

Tentang adanya faktor lain selain kesalahan prosedur dalam kasus pengiriman tahanan ke lapas klas IIA Bojonegoro itu, Farella mengaku tidak tahu. "Faktor lain, saya tidak tahu, tapi ini perbuatan tidak baik dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau ada unsur pidana umum, hal itu kami serahkan ke kepolisian, demikian catatan online Cililins tentang Kepala Kejaksaan Tinggi.

Rabu, 05 Januari 2011

Keinginan mantan Menteri Kehakiman

Keinginan mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra agar Kejaksaan Agung memanggil dua saksi meringankan lainnya, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, tampaknya akan menemukan jalan buntu.

Pasalnya, penyidik Kejaksaan Agung mengaku hanya bisa memanggil Kwik Kian Gie dan Jusuf Kalla sesuai dengan perintah jaksa peneliti dalam berkas perkara Sistem Adiministrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang dinyatakan P-19 (belum lengkap dengan petunjuk).

Demikian disampaikan oleh Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung Jasman Pandjaitan, Rabu (5/1/2011) di Kejaksaan Agung, Jakarta. "Enggak, enggak, enggak. Kami hanya bisa menerima bahwa permintaan itu ada dua, yakni meminta keterangan dari Pak JK dan Kwik," ucap Jasman, ketika ditanyakan kemungkinan pemanggilan dua saksi meringankan Yusril, yakni SBY dan Megawati.

Ia menjelaskan bahwa perkara Sisminbakum ini sudah dalam tahap P-19, di mana jaksa peneliti memberikan keterangan untuk memasukkan keterangan tertulis Kwik Kian Gie dan Jusuf Kalla ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Atas permintaan jaksa peneliti sehingga kami melaksanakan itu. Ini kan harus obyektif. Semua informasi harus dituangkan dalam BAP, jadi kami hanya melaksanakan itu," ungkap Jasman.

Lebih lanjut, Jasman menjelaskan, perkara Sisminbakum ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan sesudah hasil pemeriksaan terhadap Kwik dan JK dimasukkan ke dalam BAP. "Kalau ini sudah selesai, mudah-mudahan keluar P-21 (berkas lengkap)," tandas Jasman.

Sebelumnya, Yusril mengajukan empat orang saksi meringankan, yakni mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Jusuf Kalla, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, mantan Presiden Megawati Soekrnoputri, dan mantan Menteri Pertambangan Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, permintaan ini sempat ditolak oleh Kejaksaan Agung sampai akhirnya Yusril mengajukan uji tafsir ke Mahkamah Konstitusi. Kejagung akhirnya hanya memanggil Kwik dan JK hari ini untuk dimintai keterangannya. Demikian catatan online Cililins tentang Keinginan mantan Menteri Kehakiman.
 
 
Copyright © 2013 Cililins All Rights Reserved
Animal World